Dalam kegiatan ROUND TABLE DISCUSSION: Pertaruhan Besar Negara via Danantara pada Restrukturisasi BUMN, sejumlah akademisi dan ekonom nasional menyoroti tantangan besar yang dihadapi pemerintah dalam mendorong restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara sebagai superholding strategis negara.
Prof. Akhmad Syakir Kurnia menekankan bahwa pembentukan Danantara perlu dipahami dalam konteks ekonomi politik Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan negara-negara seperti Singapura, Norwegia, maupun Cina yang dikenal memiliki disiplin fiskal dan tata kelola kelembagaan yang kuat.
Menurutnya, kondisi fiskal Indonesia saat ini menghadapi ruang fiskal yang relatif sempit, sementara pengalihan dividen BUMN ke Danantara berpotensi mengurangi kontribusi langsung terhadap pendapatan APBN. Oleh sebab itu, ia menilai bahwa langkah tersebut merupakan pertaruhan besar negara yang perlu diiringi dengan penguatan tata kelola, transparansi, dan pengawasan publik.
Prof. Syakir juga menyoroti potensi risiko intervensi politik dan keterbatasan mekanisme kontrol publik apabila pertanggungjawaban Danantara hanya berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, penguatan sistem checks and balances menjadi aspek penting agar pengelolaan aset strategis negara tetap berjalan profesional dan akuntabel. Sementara itu, Esther Sri Astuti Soeryaningrum Agustin menyampaikan bahwa transformasi Danantara sebagai superholding BUMN merupakan langkah besar dengan tingkat risiko yang tinggi sehingga memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan berbasis meritokrasi.
Ia menegaskan bahwa intervensi politik dalam pengelolaan Danantara harus diminimalkan agar keputusan bisnis dan investasi dapat berjalan secara objektif dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Selain itu, penempatan sumber daya manusia yang berkualitas pada posisi-posisi strategis dinilai menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan transformasi kelembagaan tersebut. Menurut Esther, kelembagaan ekonomi politik Indonesia saat ini juga belum sepenuhnya mendukung implementasi model superholding seperti Danantara apabila tidak dibarengi dengan reformasi tata kelola yang kuat. Oleh karena itu, partisipasi publik serta kontrol eksternal dinilai sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan dalam pengelolaan aset negara.
Ia menambahkan bahwa diskusi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kajian akademik dan kebijakan yang hasilnya akan disampaikan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional terkait restrukturisasi BUMN dan penguatan investasi negara. Diskusi ini menghadirkan berbagai ekonom, akademisi, dan pemangku kepentingan guna membahas implikasi ekonomi, fiskal, serta tata kelola Danantara terhadap arah pembangunan dan pengelolaan BUMN Indonesia ke depan.
Link Youtube:
