Rabu, 9 September 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Demak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Forum ini melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, serta perwakilan instansi pelayanan. Pembahasan difokuskan pada pemutakhiran standar pelayanan dan penyempurnaan prosedur perizinan, khususnya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), guna mendukung kemudahan berusaha di Kabupaten Demak.
Dalam forum tersebut, Dosen Ekonomi UNDIP, Dr. Jaka Aminata menekankan pentingnya transparansi, keterbukaan proses, serta kepastian layanan bagi masyarakat dan investor. Menurutnya, pelayanan satu pintu perlu didukung administrasi yang kuat dan proses yang dapat diaudit agar kualitasnya dapat dinilai oleh para pemangku kepentingan. Ia juga menegaskan bahwa peran DPMPTSP adalah memberikan rasa aman dan kenyamanan dalam proses berinvestasi. Masukan ini menyoroti pentingnya tata kelola pelayanan yang akuntabel untuk membangun kepercayaan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Demak menyampaikan bahwa peningkatan pelayanan dilakukan melalui sinergi pemerintah daerah, BUMN/BUMD, akademisi, dan masyarakat. Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP), termasuk penambahan layanan Kantor Imigrasi, merupakan upaya untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi kritik dan saran sebagai dasar perbaikan menuju pelayanan yang cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan responsif.
Melalui pemaparan narasumber dan sesi tanya jawab, peserta menyampaikan masukan mengenai percepatan perizinan, integrasi antarinstansi, peningkatan sosialisasi MPP, serta kebutuhan pendampingan bagi usaha mikro dan kecil. Perwakilan KADIN menekankan pentingnya waktu layanan yang lebih singkat untuk mendukung investasi, sementara perwakilan Samsat Demak mendorong penguatan informasi dan pengembangan layanan digital. Forum ini menjadi ruang komunikasi untuk menghimpun masukan sebagai bahan penyempurnaan standar pelayanan dan prosedur operasional agar pelayanan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.
